Rapat-Zona-Integritas
Rapat-Zona-Integritas

Surabaya, (06/04/2022). Rapat Koordinasi Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) bertempat di Aula Pengadilan Tinggi TUN Surabaya dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang diikuti oleh Koordinator masing-masing area pembangunan Zona Integritas serta seluruh Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas PTTUN Surabaya.

Dalam rapat koordinasi Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi TUN Surabaya para Koordinator area memaparkan progres pencapaian pembangunan pada setiap area, diantaranya :

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pada Area Manajemen Perubahan Koordinator Area menjelaskan bahwa sejauh ini progres yang sudah berjalan adalah rencana kerja pembangunan zona integritas sudah mulai berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dari hasil monitoring dan evaluasi per area apabila ditemukan adanya kekurangan ditindaklanjuti masing-masing area. Sedangkan Koordinator Area II dalam hal ini Penataan Tata Laksana menjelaskan beberapa Inovasi Aplikasi yang dapat mempermudah kerja administrasi maupun pelayanan publik. Untuk Area III Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Koordinator Area menyampaikan bahwa dalam hal manajemen SDM Aparatur wajib selalu mengedepankan sistem merit (Kualifikasi, Kompetensi maupun Kinerja) baik dalam pelaksanaan Pola Mutasi Internal ataupun sebagai dasar pengembangan kompetensi pegawai sehingga akan dapat terbentuk ASN yang profesional, tidak lupa Koordinator Area III juga menjelaskan bahwa kepada seluruh Aparatur Pengadilan Tinggi TUN Surabaya agar selalu mematuhi peraturan penegakan disiplin seperti PP 94 Tahun 2021 serta Perma 7, 8, 9 Tahun 2016.

Sementara itu Koordinator Area IV memaparkan terkait Penguatan Akuntabilitas, dalam pemaparannya dijelaskan bahwa dalam upaya penguatan akuntabiltas peran pimpinan sangatlah penting , mulai dari proses perencanaan, penetapan hingga tahap evaluasi. Dalam hal ini disampaikan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi TUN Surabaya harus terlibat dalam setiap tahapan tersebut. Dan seluruh aparatur Pengadilan Tinggi TUN Surabaya juga Pro-aktif dalam tercapainya target kinerja serta penguatan akuntabilitas.

Koordinator Area V menjelaskan bahwa setiap pengaduan direspon dengan fastrespon dan realtime, bahkan saat ini Pengadilan Tinggi TUN Surabaya memiliki inovasi Pelayanan “One Day Service” dimana pelayanan pengaduan juga dapat disampaikan melalui kanal tersebut. Dilanjutkan penjelasan koordinator Area VI bahwa Pengadilan Tinggi TUN Surabaya telah melakukan kegiatan survey kepuasan masyarakat setiap triwulan dengan hasil yang didapatkan adalah “baik” . Namun pelayanan publik pada PTSP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya perlu ditingkatkan kembali, serta menyarankan agar terdapat reward dan punishment terhadap petugas pelayanan dan dilakukan evaluasi internal secara berkala.

Rapat Koordinasi Pembangunan Zona Integritas ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. (op)