Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya dibentuk berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1993 tanggal 11 Februari 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah sebagai tindak lanjut diberlakukannnya UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya maka beberapa wilayah provinsi yang semula termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dialihkan dalam bagian hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Demikian pula halnya dengan wilayah provinsi yang semula termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang yaitu provinsi Bali, NTB, NTT, dan Timor-Timur dialihkan ke dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993, meliputi daerah propinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara yang dimintakan Pemeriksaan Banding oleh para pencari keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu dari :

  • Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.